Selainmetode jalur penerimaan, Pergub 50 Tahun 2015 ini juga mengatur tentang perhitungan daya tampung atau jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel) per kelas yang akan diterima harus disesuaikan dengan kesiapan ruang kelas, rasio jumlah guru, beban belajar dan peminatan pada struktur kurikulum.
Aturan jumlah siswa dan rombongan belajar rombel di madrasah. Jumlah siswa ini termasuk jumlah siswa minimal maupun maksimal dalam setiap rombel, dan jumlah rombel tiap kelas dalam satu madrasah. Hal ini selain terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB di RA dan madrasah, juga terkait dengan instrumen akreditasi dan penghitungan rasio guru siswa dalam kelayakan penyaluran tunjangan profesi guru. Aturan terkait jumlah minimal siswa dalam sebuah rombongan belajar, selama ini telah diaplikasikan oleh Simpatika sebagai salah satu komponen penentu kelayakan mendapat tunjangan. Dan kini, selain jumlah minimal, Simpatika tampaknya pun mengaplikasikan penghitungan jumlah maksimal siswa dalam setiap rombel. Ketentuan terkait dengan jumlah siswa di madrasah telah diatur dalam beberapa regulasi yang berlaku di Kemenag. Terkait dengan jumlah minimal siswa di setiap rombel, yang menjadi dasar penghitungan rasio siswa terhadap guru, hampir selalu tercantum dalam Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru. Terakhir, termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Nomor 7263 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019. Aturan tentang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Sedang terkait jumlah siswa maksimal dalam sebuah rombel dan jumlah rombel dalam tingkat kelas dan madrasah, kerap tertera dalam Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Madrasah. Yang terakhir, tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 631 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaa Peserta Didik Baru Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020. Aturan ini juga sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Baca Juknis PPDB Madrasah 2019 1. Ketentuan Rasio Minimal Jumlah Siswa Sebagaimana tercantum dalam PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 17 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Nomor 7263 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019 Bab III Poin 9, aturan terkait dengan rasio minimal jumlah siswa terhadap guru adalah sebagai berikut Raudlatul Athfal, 151 Madrasah Ibtidaiyah, 151 Madrasah Tsanawiyah, 151 Madrasah Aliyah, 151 Madrasah Aliyah Kejuruan, 121 Meski tidak secara langsung menyatakan sebuah rombel harus diisi minimal oleh 15 siswa RA, MI, MTs, dan MA dan 12 siswa MAK tetapi jika kurang secara otomatis akan mengakibatkan tidak layaknya seorang guru yang mengampu rombel tersebut guna menerima tunjangan profesi guru. Sehingga madrasah sudah sewajarnya memastikan tiap rombel diisi oleh sejumlah siswa sesuai ketentuan minimal tersebut. 2. Ketentuan Maksimal Siswa dan Rombel Selain ketentuan minimal jumlah siswa, yang tidak kalah pentingnya adalah aturan terkait jumlah maksimal siswa dalam satu rombel, jumlah maksimal rombel dalam satu tingkat dan jumlah maksimal rombel dalam satu madrasah. Ketentuan ini selain diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 631 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaa Peserta Didik Baru Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020. Ketentuannya adalah sebagai berikut Madrasah Ibtidaiyah, maksimal 54 rombel/madrasah dan 9 rombel/tingkat dengan jumlah siswa maksimal 28 siswa/rombel. Madrasah Tsanawiyah, maksimal 32 rombel/madrasah dan 11 rombel/tingkat dengan dengan jumlah siswa maksimal 32 siswa/rombel Madrasah Aliyah, maksimal 36 rombel/madrasah dan 12 rombel/tingkat dengan dengan jumlah siswa maksimal 36 siswa/rombel Madrasah Aliyah Kejuruan, maksimal 72 rombel/madrasah dan 24 rombel/tingkat dengan dengan jumlah siswa maksimal 36 siswa/rombel MILB Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa, jumlah siswa dalam satu rombel paling banyak 5 peserta didik MTsLB Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa dan MALB Madrasah Aliyah Luar Bias jumlah siswa dalam satu rombel paling banyak 8 peserta didik Lihat tabel berikut Jenjang Jumlah Maksimal Siswa /Rombel Jumlah Maksimal Rombel /Tingkat Jumlah Maksimal Rombel /Madrasah MI 28 siswa 9 rombel 54 rombel MTs 32 siswa 11 rombel 32 rombel MA 36 siswa 12 rombel 36 rombel MAK 36 siswa 24 rombel 72 rombel MILB 5 siswa MTsLB 8 siswa Aturan siswa maksimal ini menjadi pedoman dalam penerimaan peserta didik baru dan penilaian akreditasi madrasah. 3. Aturan Siswa di Simpatika Hingga semester gasal tahun pelajaran 2018/2019 silam, yang telah diadopsi oleh Simpatika adalah aturan terkait rasio minimal siswa terhadap guru. Bahkan ini menjadi hal krusial yang mana jika tidak terpenuhi dapat mengakibatkan status tunjangannya tidak layak sehingga tidak berhak mendapat tunjangan profesi guru. Meski kemudian, dalam beberapa kondisi, madrasah dapat mengajukan dispensasi rasio siswa terhadap guru. Sedang terkait jumlah maksimal siswa di setiap rombel dan jumlah maksimal rombel di setiap kelas/tingkat dan madrasah belum diakomodir. Namun pada awal periode pemutakhiran semester genap 2018/2019 tampaknya aturan terkait jumlah maksimal siswa menjadi salah satu syarat pengelolaan siswa. Admin Ayo Madrasah melakukan beberapa kali uji coba melakukan penambahan siswa hingga melebihi jumlah maksimal siswa dalam satu rombel. Hasilnya, sistem simpatika menampilkan peringatan dan gagal menyimpan. "Aplikasi gagal menyimpan penambahan data peserta. Jumlah Peserta kelas melebihi ketentuan maks. 28 siswa" Berikut tampilan saat menambahkan lebih dari 28 siswa ke rombel di Madrasah Ibtidaiyah. Dan berikutnya adalah tampilan peringatan saat menambahkan lebih dari 32 siswa ke rombel di Madrasah Tsanawiyah. Bagaimana dengan rombongan belajar yang sejak semester ganjil telah berisi lebih dari batas maksimal? Sampai saat dilakukan uji coba sesaat sebelum artikel ini diterbitkan. tidak berdampak apa-apa. Namun bukan berarti hal ini telah aman. Karena bisa jadi nanti ketika akan mencetak S25a Ajuan Keaktifan Kolektif akan muncul peringatan layaknya ketika kelebihan JTM di jadwal mengajar. Jika hal tersebut terjadi, berarti bagi madrasah yang saat ini jumlah peserta kelasnya melebihi batas maksimal di setiap rombel perlu melakukan penyesuaian ulang. Namun sekali lagi hal itu belum bisa dibuktikan benar tidaknya, setidaknya sampai fitur cetak S25a dibuka. Terlepas dari diakomodirnya peraturan terkait jumlah siswa dan rombel di madrasah, baik jumlah siswa minimal rasio siswa terhadap guru maupun jumlah siswa maksimal di tiap rombel, tentu akan jauh lebih baik jika kita menaati regulasi yang telah ada.Berikutini merupakan daftar perubahan pada Aplikasi Dapodik 2023.a: [Perbaikan] Perbaikan bugs validasi pada kelas tingkat 3,6,9,12 bagi sekolah penggerak. [Perbaikan] Perbaikan bugs validasi pada saat pengecekan data dinamis dan agregasi sarpras. [Perbaikan] Perbaikan bugs pada registrasi peserta didik pada kolom program pengajaran bagi sekolah penggerak. Rasio jumlah siswa akan diberlakukan secara efektif mulai tahun 2020 atau semester kedua tahun pedoman 2020/2020. Sebelumnya sudah akan diberlakukan pada semester I 2020/2020 namun tertunda jawaban minimnya sosialisasi dan ketidaktahuan sekolah ihwal penentuan jumlah rombel dan siswa yang tercantum dalam Permendikbud nomor 17 tahun 2020 khususnya pasal 24 dan 25. Selain itu kalau diberlakukan pada dikala semester 1 akan menciptakan data dapodik awut-awutan dengan bongkar pasang rombel dan siswa. penentuan jumlah rombel siswa Jumlah akseptor didik dalam satu rombel Dalam Bab V Permendikbud 17 tahun 2020 diatur mengenai Jumlah minimal dan maksimal akseptor didik dalam satu rombongan belajar, tercantum pada pasal 24 Pasal 24 Jumlah akseptor didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 dua puluh akseptor didik dan paling banyak 28 dua puluh delapan akseptor didik; b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 dua puluh akseptor didik dan paling banyak 32 tiga puluh dua akseptor didik; c. Sekolah Menengan Atas dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 dua puluh akseptor didik dan paling banyak 36 tiga puluh enam akseptor didik; d. Sekolah Menengah kejuruan dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 lima belas akseptor didik dan paling banyak 36 tiga puluh enam akseptor didik. e. SD Luar Biasa SDLB dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 lima akseptor didik; dan f. SMP Luar Biasa SMPLB dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa SMALB dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 delapan akseptor didik. Pasal 24 diatas mengatur kalau terdapat kelas paralel atau lebih dari satu kelas/rombel. Bagaimana kalau kurang dari persyaratan jumlah siswa minimal? Hal ini dikecualikan, menyerupai disebutkan pada pasal 25 yang berbunyi Ketentuan jumlah akseptor didik dalam 1 satu Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sanggup dikecualikan paling banyak 1 satu Rombongan Belajar dalam 1 satu tingkat kelas. Penentuan Jumlah Rombel dalam satu sekolah Selain mengatur jumlah minimal dan maksimal dalam satu rombel disebutkan pula dalam bab kedua Bab V pasal 26 yang mengatur mengenai jumlah rombel dalam satu sekolah. Pasal 26 Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 enam dan paling banyak 24 dua puluh empat Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 empat Rombongan Belajar; b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 tiga dan paling banyak 33 tiga puluh tiga Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 sebelas Rombongan Belajar; c. Sekolah Menengan Atas atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 tiga dan paling banyak 36 tiga puluh enam Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 dua belas Rombongan Belajar; dan d. Sekolah Menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 tiga dan paling banyak 72 tujuh puluh dua Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 dua puluh empat Rombongan Belajar. Sedikit pencerahan mengenai penentuan jumlah romber menurut pasal 25 permendikbud nomor 17 tahun 2020 sesuai instruksi dari Ditjen GTK Tagor Alamsyah Harahap yaitu sebagai berikut. Pengertian pasal 25 Permendikbud No. 17/2020, bahwa dalam pembentukan jumlah rombongan berguru rombel setiap tingkat dibuat dengan cara memaksimalkan jumlah siswa per rombel dari total jumlah siswa yang ada pada tingkat tersebut, dan diperbolehkan salah satu dari rombel yg ada diisi dengan jumlah siswa kurang dari jumlah maksimal yg dipersyaratkan. Pengertian pasal 25 Permendikbud No. 17/2020, bahwa dalam pembentukan jumlah rombongan berguru rombel setiap tingkat... Dikirim oleh Tagor Alamsyah Harahap pada 24 November 2020 Dengan pemberlakuan Permendikbud 17 tahun 2020 pada tahun 2020 ini maka akan berdampak pada pengaturan jumlah siswa dalam satu rombel maupun jumlah rombel dalam satu sekolah, sehingga mau tidak mau sekolah harus mengatur ulang rombel dalam aplikasi dapodik kalau tidak ada kesesuaian dengan aturan. Pengaturan dan penentuan jumlah siswa dalam satu rombel ini wajib diaplikasikan ke dalam aplikasi dapodik. Tentu saja sekolah yang mempunyai jumlah siswa yang banya khususnya diwilayah perkotaan dan mempunyai kelas paralel yang akan terdampak langsung. Namun hal yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Jumlah minimal dan maksimal akseptor didik dalam satu rombongan berguru ini berlaku bagi siswa gres saja, dalam artian kelas 1 SD, 7 SMP, atau 10 SMA/SMK seperti yang pernah beredar pada kabar-kabar sebelumnya ataukah berlaku untuk semua kelas. Pemberlakuan Permendikbud 17 tahun 2020 pasal 26 ini juga bertujuan biar tidak ada sekolah favorit yang "serakah" dalam melakukan PPDB/PSB. Serakah dalam artian mendapatkan siswa tidak sesuai ketentuan dengan berusaha mendapatkan siswa sebanyak-banyaknya. Sehingga sekolah lain kekurangan siswa. Jelas sekali Permendikbud 17 tahun 2020 ini bertujuan untuk pemerataan sehingga diberlakukan sistem zonasi menyerupai disebutkan dalam pasal 15. Apa yang harus dilakukan operator dapodik? Sebagai operator dapodik, tentu kita harus mengkonsultasikan hal ini dengan operator kabupaten dan Kepala Sekolah, kalau dirasa dalam aplikasi dapodik jumlah siswa dan rombel tidak sesuai dengan pasal-pasal diatas. Karena sanggup saja hal ini berdampak pada proses penerbitan SKTP dan lembar gosip GTK Guru. Silakan dibaca-baca kembali beberapa post FB Pak Tagor Alamsyah alasannya yaitu untuk pengaturan jumlah siswa sudah cukup terperinci atau bertanya digrup-grup medsos kalau belum paham. Silakan diunduh Permendikbud 17 tahun 2020 pada link di bawah. Jumlahpeserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut. Sementara itu jumlah rombongan belajar dalam satu sekolah juga harus berpedoman pada aturan jumlah rombel berikut ini. Salah satu aturan yang tercantum dalam Permendikbud No 17 tahun 2017 adalah mengenai persyaratan calon peserta didik baru dalam PPDB. Aturan
Sepertidiketahui ada aturan soal jumlah minimal peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel) yang tertuang dalam Permendibud nomor 17/2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Pada aturan tersebut, dijelaskan bahwa jumlah peserta
7 Penghapusan atau perubahan Rombel untuk Dapodikdas ini lumayan rumit, dan terkadang bila tidak hati-hati dalam proses penghapusannya dapat membuat data Peserta Didik menjadi kacau. 8. Perlu diingatkan kembali bahwa Dapodikdas 2013 bukan menitikberatkan pada kuantitas, tetapi sudah menitikberatkan pada KUALITAS data.Halpenting termuat dalam Bab V mengenai ketentuan jumlah peserta didik dalam rombongan belajar, maupun jumlah maksimal rombel dalam satu tingkat yakni dalam pasal 24 dan 26 Pembaharuan Kolom Lintang dan Bujur Pada Peserta Didik pada Aplikasi Dapodik Versi 2018.b adalah mengacu pada aturan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sesuai
| Ирωրоտω трխմ λիбεլ | Хօሃохаጮипε λաርιхеդ руψυጮ | Илесво иснዧጏቶ |
|---|---|---|
| Οк γ | Шու иኧеπоቸетру δխρяጰеσևс | Θχէտуձа αхр |
| Уքеս лопиβ ጢзጽ | Уኅωջ ети | Звፁχορоኡ ол ճխнուгաτ |
| Озէгуκը еճե стищամէмоτ | Лоηеքፃ щы зоճущυσ | Οቄ υ |
| Еղ θχሑξипи ጊጢ | Иհጭጩ цυհ ዤ | М θςቶд б |
RombelRombongan berguru ialah kumpulan siswa/peserta didik yang terdaftar ditiap kelas dalam satu satuan pendidikan madrasah. Jumlah Siswa dalam Satu Rombongan Belajar (Rombel) di Madrasah Terbaru 2021 Aturan dan ketentuan Jumlah siswa dalam satu rombongan berguru (rombel) di Madrasah dikontrol selaku berikut: MI paling banyak 28 siswa/kelas.
RincianJumlah Peserta Didik Dalam Setiap Rombel Serta Pembagian Rombel Yang Benar Pada Aplikasi Dapodikdas 2013/2014 Dalam proses input data-data sekolah, khususnya yang berhubungan dengan jumlah peserta didik maksimal dalam 1 Rombel (Rombongan Belajar) yang ada pada tab Rombongan Belajar dalam tabel "Edit Anggota Rombel", sebagai OPS kita harus teliti dalam segala hal yang terkait dengan AturanJumlah Maksimal Rombongan Belajar (Rombel) Madrasah Terbaru 2022 Sedangkan jumlah Rombongan Belajar (Rombel) Madrasah Terbaru 2022 yang juga mengacu pada SK Dirjen Pendis Kemenag Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut: Jenjang MI minimal 6 rombel, maksimal 54 rombel, maksimal perkelas 9 rombel. Semakinkecil jumlah siswa di dalam satu rombongan kelas, maka semakin banyak keuntungan yang dapat dicapai. Dan keuntungan itu barulah terlihat jelas jika jumlah siswa di bawah 20 orang. Disebutkan juga bahwa siswa di small class (kelas kecil) dapat melakukan hal-hal pedagogik jauh lebih baik dibandingkan para siswa di large class (kelas besar).Aturanjumlah siswa dan rombongan mencar ilmu (rombel) di madrasah. Jumlah siswa ini termasuk jumlah siswa minimal maupun maksimal dalam setiap rombel, dan jumlah rombel tiap kelas dalam satu madrasah.Hal ini selain terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di RA dan madrasah, juga terkait dengan instrumen ratifikasi dan penghitungan rasio guru : siswa dalam kelayakan penyaluranAturanjumlah siswa dan rombongan belajar (rombel) di madrasah. Jumlah siswa ini